Serang – Kelancaran arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak menuai apresiasi. Namun di balik itu, persoalan mendasar belum terselesaikan: keterbatasan dermaga yang membuat sebagian besar kapal tidak bisa beroperasi saat lonjakan penumpang, (2/4/2026).
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengungkapkan dari total 72 kapal yang tersedia, hanya sekitar 28 kapal yang beroperasi reguler, ditambah lima kapal di dermaga darurat.
“Ini masalah struktural. Dengan hanya tujuh dermaga aktif, lebih dari 60 persen kapal tidak bisa dioperasikan saat kondisi padat,” ujar BHS.
Ia menilai kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama antrean panjang kendaraan di lintasan penyeberangan strategis Jawa–Sumatera tersebut.
BHS mendesak PT ASDP Indonesia Ferry bersama regulator Kementerian Perhubungan segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah konkret, terutama dengan menambah jumlah dermaga.
Menurutnya, penambahan satu pasang dermaga dapat mengakomodasi hingga empat kapal tambahan. Jika dilakukan penambahan lebih luas, kapasitas angkut berpotensi meningkat signifikan.
Ia juga mengingatkan potensi lonjakan penumpang akan terus meningkat setiap tahun, seiring pertumbuhan pengguna jasa penyeberangan dan tersambungnya jaringan tol di Sumatera.
Tak hanya itu, BHS menyoroti terganggunya distribusi logistik akibat pembatasan kendaraan barang yang harus menunggu berhari-hari di kantong parkir.
“Kalau logistik terhambat, dampaknya bisa ke mana-mana—dari kelangkaan barang, inflasi, hingga turunnya daya beli masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, ia mengkritik penggunaan dermaga darurat seperti di Ciwandan yang dinilai tidak layak untuk jangka panjang karena minim fasilitas dan berisiko bagi keselamatan.
“Dermaga darurat tidak bisa terus dijadikan solusi. Penambahan dermaga reguler sudah mendesak dan tidak bisa ditawar,” pungkas BHS.
Red
